DAFTAR
Apa Jadinya Jika Uang Negara Digunakan Demi Kepuasan Pribadi?
Kasus korupsi kembali mencuat, kali ini berasal dari Sumatera Utara. Sebuah proyek infrastruktur jalan yang seharusnya membawa manfaat untuk masyarakat, justru dikorupsi dan dananya diduga dipakai untuk kepentingan pribadi yang tak pantas. Salah satu temuan mengejutkan adalah bahwa dana proyek tersebut digunakan untuk mengakses hiburan digital seperti scatter hitam PGSoft—fenomena yang dikenal di kalangan tertentu dalam dunia game.
Namun di balik semua itu, kasus ini membuka tabir kebobrokan sistemik yang melibatkan aparat pemerintahan daerah dan membuat publik bertanya-tanya: sampai kapan uang rakyat akan terus dikorbankan?
Polisi Tetapkan Tersangka, KPK Mulai Bergerak
Siapa yang Sudah Ditangkap?
Polisi telah resmi menetapkan dua orang tersangka dalam dugaan korupsi proyek jalan tersebut. Keduanya merupakan pejabat pelaksana teknis di lingkup Dinas Pekerjaan Umum Sumatera Utara. Berdasarkan hasil penyelidikan awal, kerugian negara diperkirakan mencapai miliaran rupiah.
Menurut pernyataan resmi dari pihak kepolisian, dana proyek yang seharusnya digunakan untuk pengaspalan dan perbaikan jalan malah “dialihkan” ke rekening pribadi dan digunakan untuk aktivitas tidak sesuai dengan peruntukan, termasuk pembelian perangkat digital dan pengeluaran mencurigakan terkait platform hiburan.
KPK Turut Menyoroti Kasus Ini
Kejadian ini pun mengundang perhatian dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam konferensi pers terbatas, juru bicara KPK mengungkapkan bahwa mereka tidak menutup kemungkinan untuk mengambil alih kasus ini jika ditemukan indikasi keterlibatan pejabat tinggi daerah.
Yang paling menyita perhatian, nama Wali Kota Medan, Bobby Nasution, mulai disebut-sebut dalam laporan investigatif yang beredar. Walau belum ada penetapan status hukum, sumber dari KPK menyebut bahwa Bobby masuk dalam daftar yang kemungkinan besar akan dimintai keterangan sebagai saksi.
Proyek Jalan yang Seharusnya Jadi Solusi, Malah Jadi Ladang Korupsi
Proyek pembangunan dan perbaikan jalan di Sumatera Utara tahun anggaran 2023-2024 ini sejatinya bertujuan untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah dan mendukung mobilitas warga desa ke kota.
Namun, hasil investigasi menunjukkan adanya rekayasa laporan pengerjaan dan mark-up biaya bahan material. Selain itu, pembayaran ke vendor fiktif dan pengeluaran tidak wajar turut memperkuat dugaan korupsi yang sistematis.
Hal yang paling menyedihkan, banyak warga yang mengandalkan jalan ini untuk distribusi hasil pertanian dan akses layanan kesehatan. Kini mereka harus kembali berjuang melewati jalan rusak yang tak kunjung diperbaiki.
“Scatter Hitam” PGSoft, Simbol Gaya Hidup atau Distraksi Pejabat?
Munculnya istilah scatter hitam PGSoft dalam kasus ini menambah ironi. Scatter hitam, dalam konteks digital, sering diasosiasikan sebagai momen langka dan ‘bernilai tinggi’ dalam permainan. Tapi dalam kasus ini, istilah itu berubah menjadi simbol penyalahgunaan kekuasaan dan moral yang luntur.
Penyidik menemukan bukti transaksi dan aktivitas digital yang merujuk pada penggunaan anggaran untuk pembelian perangkat, voucher digital, dan akses hiburan online yang tidak berhubungan dengan tugas negara. Walau tidak dilarang secara hukum, namun penggunaan uang proyek untuk hal ini jelas menyalahi etika dan tanggung jawab jabatan.
Jejak Digital Tak Bisa Disembunyikan
Salah satu alasan kenapa kasus ini terungkap adalah karena jejak digital yang tak terhapuskan. Dalam proses audit internal, tim inspektorat menemukan bukti transaksi elektronik yang mencurigakan. Setelah ditelusuri lebih lanjut, dana proyek yang seharusnya masuk ke rekening vendor malah ditransfer ke platform digital menggunakan nama samaran.
Teknologi memang tidak bisa dibohongi. Transaksi yang dulu mungkin lolos kini bisa dilacak detailnya, mulai dari waktu, perangkat yang digunakan, hingga lokasi IP address.
Tanggapan Publik dan Desakan Transparansi
Masyarakat Sumut kini tak tinggal diam. Beberapa organisasi mahasiswa dan LSM antikorupsi turun ke jalan menuntut transparansi dan keadilan. Mereka meminta agar penegakan hukum dilakukan tanpa tebang pilih, termasuk jika ada pejabat tinggi yang terlibat.
Salah satu koordinator aksi menyebut, “Kami tidak butuh proyek yang sekadar seremonial. Kami butuh jalan yang bisa dilalui, bukan uangnya dipakai buat gaya hidup pejabat.”
Apa Langkah Selanjutnya?
Polisi kini bekerjasama dengan Kejaksaan dan membuka peluang untuk memperluas penyidikan. Jika ditemukan aliran dana yang mengarah pada nama-nama lain, status kasus bisa naik ke tahap yang lebih serius. Sementara itu, KPK menyatakan akan melakukan supervisi langsung dan membuka kemungkinan pengambilalihan penuh jika ada hambatan dalam proses penyelidikan daerah.
Pemerintah pusat pun mulai ikut mengawasi perkembangan. Menteri Dalam Negeri menegaskan bahwa bentuk pelanggaran seperti ini tidak bisa ditoleransi, terutama dalam proyek infrastruktur yang dananya bersumber dari APBN dan APBD.
Pelajaran untuk Semua: Transparansi dan Akuntabilitas adalah Harga Mati
Kasus ini menjadi tamparan keras bagi semua pihak yang terlibat dalam proyek pembangunan. Korupsi bukan hanya soal uang yang hilang, tapi tentang kepercayaan publik yang dirusak, peluang pembangunan yang hancur, dan masa depan masyarakat yang dikorbankan.
Penggunaan dana publik untuk hal-hal pribadi, apalagi demi hiburan digital, bukan hanya salah secara hukum, tapi juga secara moral. Apapun bentuknya, korupsi tetaplah korupsi—dan harus dilawan bersama.
Penutup: Saatnya Rakyat Awasi, Hukum Bertindak
Masyarakat punya hak untuk tahu dan berpartisipasi dalam pengawasan pembangunan. Skandal korupsi di Sumut ini menjadi contoh nyata bahwa pengawasan publik sangat dibutuhkan agar tidak ada lagi ruang untuk oknum menyalahgunakan kekuasaan.
Kini bola panas berada di tangan aparat penegak hukum, termasuk KPK. Publik menunggu: akankah kasus ini benar-benar dibongkar tuntas, atau akan kembali menjadi cerita lama yang menguap begitu saja?
